Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 33 undang undang dasar 1945, 2. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 30 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 5 tahun 1997 pusat data hukumonline. Jadi kalau ada yang nanya uu psikotropika yang paling baru, jawabannya ya yang no. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam undangundang ini yang dimaksud dengan. Undangundang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuanketentuan. Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan. Pasal 20 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4, pasal 21 ayat 1, pasal 28f.
Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan. Undangundang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian lembaran negara tahun 1984 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 3274. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 undang undang dasar 1945. Undangundang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuanketentuan pokok kehutanan lembaran negara tahun 1967 nomor 8, tambahan lembaran negara nomor 2823. Undangundang nomor 5 tahun 2004 perubahan atas undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 2004. Undangundang nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan united nations convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, 1988 konvensi perserikatan bangsabangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, 1988 lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 17, tambahan lembaran negara. Pasal 16 1 dalam pemberian hipotik atau fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal dapat diperjanjikan bahwa pelunasan hutang yang dijamin dengan hipotik atau fidusia itu dapat dilakukan dengan cara angsuran sesuai dengan tahap penjualan satuan rumah susun. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor vimpr2000 tentang pemisahan. Tahun 1997 tentang penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan membentuk undangundang tentang penyiaran yang baru. Silahkan download undangundang narkotika dan psikotropika pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih. Undangundang nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan lembaran negara tahun 1985 nomor 46, tambahan lembaran negara nomor 3299. Undangundang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian lembaran negara tahun 1992 nomor 116, tambahan lembaran negara nomor 3502. Undangundang nomor tahun 2olb tentang penerimaan negara bukan pajak lembaran negara republik indonesia tahun 2ol8 nomor l4t, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 62a\l.
Lembaran negara republik indonesia tahun lgg7 nomor 57, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 36941 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 1998 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak lembaran negara republik. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pasal 6 1 calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara indonesia. Indische comptabiliteitswet staatsblad tahun 1925 nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan undangundang nomor 9 tahun 1968 lembaran negara tahun 1968 nomor 53. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat. Mencabut undangundang nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak. Penjelasan dalam tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3699. Undangundang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana berita negara republik indonesia ii nomor 9 jo. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28b ayat 2, pasal 28g, dan pasal 28i undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum lembaran negara republik. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara lembaran negara republik indonesia tahun 1986 nomor 77, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3344 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 5 tahun 1986. Pasal 5 ayat 1, dan pasal 20 ayat 1 undangundang dasar 1945.
Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor vimpr2000 tentang pemisahan tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia. Sedangkan undangundang psikotropika hingga sekarang belum ada yang baru, sehingga peraturannya masih mengacu pada undang undang nomor 5 tahun 1997. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Undangundang republik indonesia nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Uu ini menggantikan peraturan narkotika sebelumnya, yakni uu no. Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah lembara n negara tahun 1996 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 3632. Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 27 ayat 2, dan pasal 33 undangundang dasar 1945. Gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor 2. Pasal 5 1 presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada dewan perwakilan rakyat. Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang negara republik indonesia nomor 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Dalam undangundang ini dan dalam peraturan perundangan pelaksanaannya yang dimaksud dengan. Undangundang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 104, tambahan. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Apr 10, 2002 undangundang nomor 5 tahun 2002 pembentukan kabupaten katingan, kabupaten seruyan, kabupaten sukamara, kabupaten lamandau, kabupaten gunung mas, kabupaten pulang pisau, kabupaten murung raya, dan kabupaten barito timur di propinsi kalimantan tengah. Gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor 2 kebayoran baru jakarta 12110.
Undangundang nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan convention on psychotropic substances. Undangundang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan lembaran negara tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 undangundang dasar 1945. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 23 ayat 2 undangundang dasar 1945.
Pasal 5 1 kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut. Akan mengatur peraturan pelaksanaan undangundang ini. Undangundang nomor tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4635. Undangundang nomor 5 tahun 2002 pembentukan kabupaten katingan, kabupaten seruyan, kabupaten sukamara, kabupaten lamandau, kabupaten gunung mas, kabupaten pulang pisau, kabupaten murung raya, dan kabupaten barito timur di propinsi kalimantan tengah.
Aug 07, 2012 demikian juga dengan undangundang tentang pemerintahan daerah. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor viimpr2000. Baca dan download undang undang no 5 tahun 1997 tentang. Nomor 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 5 tahun 2004 perubahan atas undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung ditetapkan 15 januari 2004 berlaku 15 januari 2004 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Demikian juga dengan undangundang tentang pemerintahan daerah. Uu narkotika dan psikotropika informasi hukum indonesia. Undangundang nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya undangundang nomor 1 tahun 1946 republik indonesia.
Undangundang nomor 8 tahun 1992 tentang perfilman lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 32, tambahan lembaran negara nomor 3473. Indische comptabiliteitswet staatsblad tahun 1925 nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan undangundang nomor 9 tahun 1968 lembaran negara tahun. Undangundang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor xviimpr1998 tentang hak asasi manusia. Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang uu ini mulai berlaku pada tanggal 23 agustus 2018. Paten yang baru menggantikan undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor tahun 1997 tentang perubahan atas undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 33 undangundang dasar 1945. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undangundang dasar. Undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 33, tambahan lembaran negara nomor 3817. Undangundang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan lembaran negara tahun 1967 nomor 22, tahun lembaran negara nomor 2831. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 ayat 1 dan ayat 3, dan pasal 34 undangundang dasar 1945. Undangundang republik indonesia uu nomor 4 tahun 1997 4 1997 tentang penyandang cacat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik lembaran negara tahun 1977 nomor 38, tambahan lembaran negara nomor 3107.